Formula nilai kelulusan UN 2011 diubah

Sumber Kompas.COM menuliskan bahwa penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA sederajat pada pelaksanaan Ujian Nasional 2011 akan diubah. Standar kelulusan siswa dihitung dengan formula baru yang tidak saling memveto, tetapi dengan mengakomodasi hasil belajar siswa selama di sekolah.

Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (13/12/2010), menyepakati, dalam formula baru kelulusan siswa dari satuan pendidikan harus mengakomodasi nilai rapor, ujian sekolah, dan ujian nasional (UN). Bahkan, mata pelajaran lain yang tidak masuk UN juga diminta untuk dipakai sebagai pertimbangan kelulusan.

Ketua Panitia Kerja UN Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pada kelulusan siswa mulai tahun 2011 jangan lagi dengan penilaian yang saling menjatuhkan. Kegagalan siswa lulus dari sekolah selama ini banyak didominasi hasil UN yang tidak mencapai nilai minimal.

”Kita berutang kepada masyarakat soal standar mutu pendidikan yang belum sama. Jadi, tidak bisa ujian kelulusan dengan standar sama. Formula baru standar kelulusan siswa mesti adil untuk siswa dengan mengakomodasi hasil belajar selama sekolah dan mempertimbangkan nilai lainnya,” kata Rully.

Pemerintah sepakat

Nuh mengatakan, pemerintah sepakat dengan masukan DPR untuk mengakomodasi semua proses belajar siswa selama di sekolah. Meski bersedia menerima masukan Komisi X DPR, pemerintah masih tetap ingin supaya dalam penghitungan nilai akhir siswa yang menjadi acuan standar kelulusan tetap memberi bobot yang lebih besar pada hasil UN. Nuh beralasan, nilai UN perlu untuk mengontrol nilai sekolah.

Dari kajian Kemendiknas, sekolah yang terakreditasi C cenderung lebih mudah atau royal memberi nilai tinggi kepada siswa. Dengan demikian, nilai dari sekolah untuk semua siswa hampir sama, dianggap belum mampu membedakan mana siswa yang berprestasi baik dan biasa- biasa saja atau di bawah rata-rata.

Nuh mengatakan, nilai akhir yang merupakan gabungan dari nilai sekolah dan nilai UN tetap harus memenuhi syarat nilai minimal. Pemerintah berencana mematok nilai minimal 5,5. Dengan adanya formula baru kelulusan siswa, berkembang wacana tidak ada lagi UN ulangan.

Lebih jauh M.Nuh mengatakan dalam rapat kerja dengan Komisi Pendidikan DPR (X), Senin (13/12). “Standar nilai minimal UN untuk tahun depan bobot lebih besar  5,5. Maksimum 2 mata pelajaran dengan nilai minim 4 dan maksimum 4 mata pelajaran di atas  4,25,” katanya.

Dedy S Gumelar dari Fraksi PDI-P mengatakan, penilaian kelulusan nanti sudah mengakomodasi penilaian dari guru dan sekolah serta tidak saling menjatuhkan sehingga tidak perlu UN ulangan. Nuh mengatakan, ada atau tidaknya UN ulangan, akan dibahas kembali.

Tidak Adil

Menanggapi formula kelulusan UN 2011 Eduction Forun memberi tanggapan, seperti diberitakan oleh Tribunjabar.co.id berikut ini. Namun hasil rapat ini oleh Education Forum , salah satu tim penggugat UN,  dinilai belum jelas formulasinya dan bila bobot nilai UN 60% dalam penghitungan nilai kelulusan, maka hasil rapat ini masih memberatkan siswa dan UN masih dianggap memveto kelulusan.

Koordinator Education Forum, Suparman, mengatakan, meski sudah ada keputusan sistem kelulusan nilai UN akan digabungkan dengan nilai rapor dan ujian sekolah dengan bobot nilai UN 60% dan nilai sekolah 40%, keputusan tersebut tidak diikuti dengan formulasi yang jelas.

Menurut Suparman, kalau bobot nilai UN 60%, maka ini dianggap UN masih memveto kelulusan. Padahal, kelulusan siswa itu ditentukan dari proses mereka selama menempuh pendidikan. “Dalam sistem pendidikan, proses juga harus dipertimbangkan. Jangan hasil akhirnya saja,” kata Suparman saat dikonfirmasi, Selasa (14/12).

Standar Kelulusan UN akan Diserahkan kepada Daerah

Setelah menjadi polemik yang agak panjang akhirnya pemerintah tetap akan menyelenggarakan ujian nasional (UN) pada tahun 2011. Pemerintah berjanji akan membenahi kekurangan UN pada tahun-tahun sebelumnya. Pembenahan itu di antaranya sistem pengawasan dan penentuan standar keluluasan.

Badan Standar Nasional Pendidikan berencana menyerahkan penentuan standar kelulusan ujian nasional kepada setiap daerah pada 2011. Anggota BSNP Mungin Eddy Wibowo di Semarang, Selasa, mengatakan, penentuan kelulusan UN 2011 memang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi mengingat kondisi pendidikan yang dihadapi setiap daerah berbeda.

Namun, kata dia, penentuan kelulusan yang diserahkan daerah hanya untuk sekolah berstatus di bawah sekolah standar nasional (SSN), sedangkan sekolah berkategori SSN, atau di atasnya tetap ditentukan BSNP.
Ia mengatakan standar minimal kelulusan dalam UN yang ditetapkan BSNP dalam UN 2011 masih tetap yakni nilai rata-rata minimal 5,5, namun siswa boleh mendapatkan nilai 4 hanya untuk dua mata pelajaran. “Kalau untuk kenaikan standar kelulusan minimal UN, kami belum berpikir menaikkannya dan masih memakai standar tahun lalu, tetapi kalau penyerahan kelulusan UN pada provinsi sedang kami bahas,” katanya.

Menurut dia, pihaknya menyadari kondisi pendidikan di setiap daerah beragam, terutama sekolah-sekolah yang masih berada di bawah status SSN, sehingga standar kelulusan UN diserahkan kepada setiap provinsi.
“Nantinya, terserah mereka (pemerintah provinsi, red.) mau menentukan standar kelulusan, misalnya nilai rata-rata 4, atau bagaimana sebab mereka lebih mengetahui kondisi pendidikan daerahnya,” katanya.

Namun, kata dia, sekolah-sekolah yang statusnya berada di atas SSN, termasuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), standar kelulusan UN tetap ditentukan oleh BSNP. “Kami tengah mengajukan rencana tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sepertinya kalangan DPR tidak keberatan dengan usul tersebut sebagai solusi untuk menyempurnakan penyelenggaraan UN,” katanya.

Nantinya, kata dia, pemerintah provinsi berkewajiban melakukan pemetaan sekolah mana yang masih berada di bawah SSN, yakni belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang telah ditentukan.
“Sekolah-sekolah yang belum memenuhi delapan standar SNP, biasanya memiliki kisaran nilai akreditasi antara C-D, sedangkan sekolah SSN dan di atasnya biasanya memiliki nilai akreditasi B-A,” katanya.

Terkait mekanisme penyelenggaraan UN 2011, ia mengatakan, secara umum tetap sama seperti soal UN, sistem penyelenggaraan, hingga koreksi lembar jawab, perbedaan hanya pada penentuan kelulusan untuk sekolah tertentu. “Penyelenggaraan UN untuk seluruh sekolah tetap dilakukan secara serentak dan sama, bahkan soal UN juga tidak dibedakan. Perbedaannya standar kelulusan untuk sekolah yang statusnya di bawah SSN diserahkan provinsi,” kata Mungin.

Sumber: Republika online