Agama Islam di Ujian Nasional

YOGYAKARTA, KOMPAS – Pelajaran Agama Islam menjadi salah satu mata uji dalam ujian nasional di seluruh wilayah DI Yogyakarta tahun ajaran 2010. Namun, hasil ujian nasional Agama Islam tidak menjadi syarat mutlak kelulusan pelajar. Sumber lain menulis bahwa Ujian Nasional (UN) Pendidikan Agama Islam (PAI) akhirnya resmi diterapkan pada tahun 2011 mendatang dan berlaku secara nasional, temasuk di provinsi DIY (republika.co.id).

Kepala Bidang Perencanaan dan Standardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DI Yogyakarta Baskara Aji mengatakan, ujian nasional (UN) pelajaran Agama Islam akan diselenggarakan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. ”Waktu ujian akan disesuaikan jadwal UN,” katanya, Selasa (14/12).

Diperkirakan, jumlah peserta UN Agama Islam mencapai 130.000 pelajar atau 90 persen dari jumlah pelajar SD sampai SMA/SMK di DIY. Selain agama Islam, belum ada rencana agama lain turut diujikan dalam UN. Ujian untuk agama-agama non-Islam masih akan dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ujian akhir sekolah dengan soal yang dibuat masing-masing sekolah.

Menurut Baskara, UN Agama Islam dilaksanakan karena Kementerian Agama ingin memetakan daya serap pelajaran agama Islam di kalangan pelajar. Untuk itu, sejumlah daerah dipilih sebagai daerah pemetaan, salah satunya DI Yogyakarta. Tahun lalu, UN Agama Islam dilaksanakan di seluruh Bantul.

Karena dimaksudkan untuk pemetaan, hasil UN Agama Islam tidak mutlak menentukan kelulusan pelajar. Sekolah juga berhak menentukan batas minimal kelulusan UN Agama Islam.

Selain itu, nilai UN Agama Islam juga tidak dimaksudkan untuk keperluan mendaftar sekolah di jenjang yang lebih tinggi.

”Hasil UN Agama Islam ini akan terpisah dari lembar surat keterangan hasil ujian nasional yang biasa digunakan untuk mendaftar sekolah,” ucap Baskara.

Perlakuan sama

Terkait hal itu, Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta Timbul Mulyono mengatakan, apabila pelajaran agama menjadi salah satu mata uji, seharusnya semua agama diperlakukan sama. Penyelenggaraan UN hanya untuk satu agama saja dinilai tidak sejalan dengan keberagaman agama di Indonesia.

”Kalau satu diadakan, seharusnya semua juga ada meskipun muridnya hanya satu,” katanya.

Selain itu, penilaian agama tidak bisa dilakukan secara kognitif saja. Penilaian agama sangat berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Penilaian secara teoritis saja dikhawatirkan mengurangi kemampuan pelajar mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai saat ini, ujar Timbul, pihaknya belum menerima kepastian berlangsungnya UN Agama Islam. Padahal, masa penyelenggaraan UN sudah sangat dekat. (IRE)

(sumber: kompas.com; repbulika.co.id)

Iklan

SKL UN 2011 untuk SMP/MTs

Ujian Nasional (UN) 2011 semakin dekat, akan tetapi hingga saat ini Pemendiknas yang mengatur tentang UN 2011 belum juga datang. Padahal banyak pihak, terutama para guru yang mengampu mata pelajaran yang di-UN-kan yang menunggu kehadirannya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam Permendiknas tentang UN terlampir SKL atau kisi-kisi soal UN. Diakui oleh para guru bahwa adanya SKL atau kisi-kisi itu mempermudah mereka dalam membekali siswa-siswinya agar siap menghadapi ujian nasional.

Beberapa daerah mencoba membuat kisi-kisi UN sendiri untuk mempersiapkan putra-putrinya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman guru di Provinsi Jawa Tengah, dapat Anda unduh di sini. Nah, ini ada kabar gembira, bagi bapak ibu guru yang ingin membekali siswa-siswa agar siap menghadapi ujian nasional 2011 kami sajikan SKL UN 2011, yang versinya lebih nasional, tetapi bukan dari situs resmi BSNP. Meskipun demikian SKL atau kisi-kisi dapat dijadikan panduan untuk membekali siswa-siswa, dan siapa tahu SKL atau kisi-kisi itu benar-benar yang akan menjadi lampiran Permendiknas UN 2011. Semoga Bermanfaat.

Bagi bapak ibu guru yang ingin memperoleh SKL atau kisi-kisi UN 2011 silakan download disini.

Standar Kelulusan UN akan Diserahkan kepada Daerah

Setelah menjadi polemik yang agak panjang akhirnya pemerintah tetap akan menyelenggarakan ujian nasional (UN) pada tahun 2011. Pemerintah berjanji akan membenahi kekurangan UN pada tahun-tahun sebelumnya. Pembenahan itu di antaranya sistem pengawasan dan penentuan standar keluluasan.

Badan Standar Nasional Pendidikan berencana menyerahkan penentuan standar kelulusan ujian nasional kepada setiap daerah pada 2011. Anggota BSNP Mungin Eddy Wibowo di Semarang, Selasa, mengatakan, penentuan kelulusan UN 2011 memang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi mengingat kondisi pendidikan yang dihadapi setiap daerah berbeda.

Namun, kata dia, penentuan kelulusan yang diserahkan daerah hanya untuk sekolah berstatus di bawah sekolah standar nasional (SSN), sedangkan sekolah berkategori SSN, atau di atasnya tetap ditentukan BSNP.
Ia mengatakan standar minimal kelulusan dalam UN yang ditetapkan BSNP dalam UN 2011 masih tetap yakni nilai rata-rata minimal 5,5, namun siswa boleh mendapatkan nilai 4 hanya untuk dua mata pelajaran. “Kalau untuk kenaikan standar kelulusan minimal UN, kami belum berpikir menaikkannya dan masih memakai standar tahun lalu, tetapi kalau penyerahan kelulusan UN pada provinsi sedang kami bahas,” katanya.

Menurut dia, pihaknya menyadari kondisi pendidikan di setiap daerah beragam, terutama sekolah-sekolah yang masih berada di bawah status SSN, sehingga standar kelulusan UN diserahkan kepada setiap provinsi.
“Nantinya, terserah mereka (pemerintah provinsi, red.) mau menentukan standar kelulusan, misalnya nilai rata-rata 4, atau bagaimana sebab mereka lebih mengetahui kondisi pendidikan daerahnya,” katanya.

Namun, kata dia, sekolah-sekolah yang statusnya berada di atas SSN, termasuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), standar kelulusan UN tetap ditentukan oleh BSNP. “Kami tengah mengajukan rencana tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sepertinya kalangan DPR tidak keberatan dengan usul tersebut sebagai solusi untuk menyempurnakan penyelenggaraan UN,” katanya.

Nantinya, kata dia, pemerintah provinsi berkewajiban melakukan pemetaan sekolah mana yang masih berada di bawah SSN, yakni belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang telah ditentukan.
“Sekolah-sekolah yang belum memenuhi delapan standar SNP, biasanya memiliki kisaran nilai akreditasi antara C-D, sedangkan sekolah SSN dan di atasnya biasanya memiliki nilai akreditasi B-A,” katanya.

Terkait mekanisme penyelenggaraan UN 2011, ia mengatakan, secara umum tetap sama seperti soal UN, sistem penyelenggaraan, hingga koreksi lembar jawab, perbedaan hanya pada penentuan kelulusan untuk sekolah tertentu. “Penyelenggaraan UN untuk seluruh sekolah tetap dilakukan secara serentak dan sama, bahkan soal UN juga tidak dibedakan. Perbedaannya standar kelulusan untuk sekolah yang statusnya di bawah SSN diserahkan provinsi,” kata Mungin.

Sumber: Republika online

 

Kunci Sukses Menaklukkan UN 2011

Ada sesuatu yang menarik dari hasil UN 2010. Jikalau pada UN tahun sebelumnya, nilai ujian Matematika menjadi penentu ketidaklulusan, namun pada UN tahun 2011 justru Bahasa Indonesia menjadi penentu ketidaklulusan peserta UN. Kenyataan ini akan mengubah image siswa selama ini bahwa Matematika-lah yang menyebabkan seorang peserta UN tidak lulus. Dengan perkataan lain, Matematika tidak perlu ditakuti lagi. Baca lebih lanjut