Standar Nilai Kelulusan UN 2010/2011

Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) bersama Kementerian Pendidikan Nasional dan Komisi X DPR memutuskan, tahun 2011 tetap ada Ujian Nasional (UN). Pelaksanaannya direncanakan pada April dan Mei 2011, mundur sebulan dibanding tahun lalu yang dilaksanakan Maret-April. Sedang standar nilai UN pada tahun ini direncanakan masih sama dengan tahun lalu, yakni 5,5 untuk SMP/ SMA.

Demikian disampaikan Ketua BSNP Djemari Mardapi, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal dan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairil Anwar di Lokakarya Ujian Nasional (UN) di Hotel Niko Jakarta, Jumat (15/10) petang.

Diakui Ketua BSNP Djemari Mardapi, pelaksanaan UN tahun lalu ada kekurangan. Karena itu tahun depan diupayakan ada
penyempurnaan. Seperti tentang kriteria kelulusan untuk sekolah yang telah mencapai standar nasional pendidikan atau kategori mandiri ditentukan oleh BSNP. ”Sementara untuk yang belum memenuhi standar ditentukan oleh masing-masing provinsi,” jelasnya .
Untuk jenjang SMA/MA/SMK akan didelegasikan pelaksanaannya pada perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah dengan dibantu oleh dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sedang untuk tingkat SMP dan MTs dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi dan kota.
Mengenai kecurangan UN tahun lalu, yakni mengenai pencetakan bahan UN harus dilakukan oleh perusahaan yang memenuhi kriteria dan sebaiknya dilakukan pada rayon seperti rayon Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. ”Pencetakan bahan UN SMA, MA dan SMK dilakukan perguruan tinggi negeri,” ungkapnya.
Pihaknya juga akan meniadakan tim pemantau independen yang bertugas memantau pelaksanaan UN untuk SMP dan MTs dan akan diserahkan pada Dinas Pendidikan dan kabupaten.
Sedang Wamendiknas Fasli Jalal menegaskan, UN wajib dilaksanakan pada semua satuan pendidikan karena amanat dari PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengenai anggaran akan dibicarakan lebih lanjut bersama komisi X DPR.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairil

UN 2010/2011 Tetap Dilaksanakan

Komisi X melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Negara (UN) untuk menetapkan kebijakan UN 2011. Komisi bidang Pendidikan itu dan Pemerintah sependapat adanya 3 opsi yang harus dikaji lebih lanjut terhadap pelaksanaan Ujian Nasional 2011.

“Rekomendasi terhadap 3 opsi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Panja Evaluasi UN untuk menentukan sikap terhadap kebijakan pendidikan nasional secara umum dan pelaksanaan UN Tahun 2011” kata wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar (F-PG), Senin (4/10), di Gedung DPR, Jakarta.

Adanya 3 opsi yang harus dikaji lebih lanjut terhadap pelaksanaan UN 2011. Opsi pertama menyetujui pelaksanaan UN Tahun 2011, Opsi Kedua menyetujui pelaksanaan UN 2011 dengan beberapa syarat penyempurnaan, dan opsi ketiga menunda UN 2011 apabila hasil UN tetap menjadi penentu kelulusan pendidikan nasional.

Selain itu, Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi X Mahyuddin (F-PD) mendesak Pemarintah c.q. Kementerian Pendidikan Nasional memenuhi amar Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2596 K/Pdt/2008, yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kelengkapan sarana dan prasarana, akses informasi yang lengkap, serta meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.