Formula nilai kelulusan UN 2011 diubah

Sumber Kompas.COM menuliskan bahwa penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA sederajat pada pelaksanaan Ujian Nasional 2011 akan diubah. Standar kelulusan siswa dihitung dengan formula baru yang tidak saling memveto, tetapi dengan mengakomodasi hasil belajar siswa selama di sekolah.

Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (13/12/2010), menyepakati, dalam formula baru kelulusan siswa dari satuan pendidikan harus mengakomodasi nilai rapor, ujian sekolah, dan ujian nasional (UN). Bahkan, mata pelajaran lain yang tidak masuk UN juga diminta untuk dipakai sebagai pertimbangan kelulusan.

Ketua Panitia Kerja UN Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pada kelulusan siswa mulai tahun 2011 jangan lagi dengan penilaian yang saling menjatuhkan. Kegagalan siswa lulus dari sekolah selama ini banyak didominasi hasil UN yang tidak mencapai nilai minimal.

”Kita berutang kepada masyarakat soal standar mutu pendidikan yang belum sama. Jadi, tidak bisa ujian kelulusan dengan standar sama. Formula baru standar kelulusan siswa mesti adil untuk siswa dengan mengakomodasi hasil belajar selama sekolah dan mempertimbangkan nilai lainnya,” kata Rully.

Pemerintah sepakat

Nuh mengatakan, pemerintah sepakat dengan masukan DPR untuk mengakomodasi semua proses belajar siswa selama di sekolah. Meski bersedia menerima masukan Komisi X DPR, pemerintah masih tetap ingin supaya dalam penghitungan nilai akhir siswa yang menjadi acuan standar kelulusan tetap memberi bobot yang lebih besar pada hasil UN. Nuh beralasan, nilai UN perlu untuk mengontrol nilai sekolah.

Dari kajian Kemendiknas, sekolah yang terakreditasi C cenderung lebih mudah atau royal memberi nilai tinggi kepada siswa. Dengan demikian, nilai dari sekolah untuk semua siswa hampir sama, dianggap belum mampu membedakan mana siswa yang berprestasi baik dan biasa- biasa saja atau di bawah rata-rata.

Nuh mengatakan, nilai akhir yang merupakan gabungan dari nilai sekolah dan nilai UN tetap harus memenuhi syarat nilai minimal. Pemerintah berencana mematok nilai minimal 5,5. Dengan adanya formula baru kelulusan siswa, berkembang wacana tidak ada lagi UN ulangan.

Lebih jauh M.Nuh mengatakan dalam rapat kerja dengan Komisi Pendidikan DPR (X), Senin (13/12). “Standar nilai minimal UN untuk tahun depan bobot lebih besar  5,5. Maksimum 2 mata pelajaran dengan nilai minim 4 dan maksimum 4 mata pelajaran di atas  4,25,” katanya.

Dedy S Gumelar dari Fraksi PDI-P mengatakan, penilaian kelulusan nanti sudah mengakomodasi penilaian dari guru dan sekolah serta tidak saling menjatuhkan sehingga tidak perlu UN ulangan. Nuh mengatakan, ada atau tidaknya UN ulangan, akan dibahas kembali.

Tidak Adil

Menanggapi formula kelulusan UN 2011 Eduction Forun memberi tanggapan, seperti diberitakan oleh Tribunjabar.co.id berikut ini. Namun hasil rapat ini oleh Education Forum , salah satu tim penggugat UN,  dinilai belum jelas formulasinya dan bila bobot nilai UN 60% dalam penghitungan nilai kelulusan, maka hasil rapat ini masih memberatkan siswa dan UN masih dianggap memveto kelulusan.

Koordinator Education Forum, Suparman, mengatakan, meski sudah ada keputusan sistem kelulusan nilai UN akan digabungkan dengan nilai rapor dan ujian sekolah dengan bobot nilai UN 60% dan nilai sekolah 40%, keputusan tersebut tidak diikuti dengan formulasi yang jelas.

Menurut Suparman, kalau bobot nilai UN 60%, maka ini dianggap UN masih memveto kelulusan. Padahal, kelulusan siswa itu ditentukan dari proses mereka selama menempuh pendidikan. “Dalam sistem pendidikan, proses juga harus dipertimbangkan. Jangan hasil akhirnya saja,” kata Suparman saat dikonfirmasi, Selasa (14/12).

Iklan

Tahun 2011 Nilai Ujian Nasional SMA akan jadi pasport ke PTN

 
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mengintregrasikan hasil ujian nasional (UN) sebagai paspor ke perguruan tinggi negeri (PTN). Namun demikian, PTN masih mempertanyakan kredibilitas nilai hasil UN itu sendiri.

Menteri Pendidikan Nasional,. Mohammad Nuh, menjelaskan hasil UN dapat digunakan untuk berbagai perspektif atau kegunaan. Kegunaan yang dimaksud, antara lain untuk menentuan kelulusan sekolah dan memetakan hasil UN untuk melakukan intervensi kepada daerah yang mendapat hasil buruk.

“Kita gunakan juga nilai UN sebagai passport ke PTN,” ujar M Nuh kepada wartawan di sela-sela rapat dengan dinas pendidikan provinsi dan rektor se-Indonesia.

Menurut M Nuh, nilai UN jika dikawinkan dengan Saringan Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri akan efektif. Berdasarkan kurikulum, soal tiga mata pelajaran yang diujikan di UN, Matematika, bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris memiliki pondasi yang sama dengan soal SNMPTN. Dia mengatakan perbedaan soal antara UN dan SNMPTN pada tingkat kesulitan soal dan tes potensi akademik..

“Daripada PTN menguji ulang mata pelajaran di UN, lebih baik mereka ambil mata pelajran yang belum diuji di UN,” tegas Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu.

Namun demikian, tidak semua PTN sependapat dengan rencana kebijakan Kemendiknas tersebut. Ada PTN yang belum yakin dengan kredibilitas penyelenggaraan dan hasil UN itu sendiri. Oleh karena itu, kata M Nuh, Kemendiknas mengundang seluruh kepala dinas pendidikan provinsi dan rektor untuk memantau dan merangkum pelaksanaan ujian nasional kemarin.

“PTN itu pemerintah, bagian dari Kemendiknas. Kalau ada sesama Kemendiknas nggak nurut apa baik?” cetus M Nuh. Namun demikian, M Nuh menegaskan tidak akan ada paksaan kepada PTN untuk mengikuti kebijakan Kemendiknas. “Semua bisa dikaji,” katanya.

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Akhmaloka, berpendapat pelaksanaan atau proses UN perlu diperbaiki dahulu sebelum dikawinkan dengan SNMPTN. Menurut dia, nilai UN itu untuk menentukan kelulusan, sementara SNMPTN untuk menyeleksi mahasiswa berdasarkan tingkat akademiknya ke PTN.“Ada perbedaan jika kita menyeleksi orang dengan menyatakan kelulusaan,” ujar Akhmaloka kepada Republika, Ahad (11/7).

Akhmaloka memandang penyelenggaraan UN belum sepenuhnya dapat dijadikan passport ke PTN lantaran masih adanya kekurangan yang harus terus diperbaiki. Dia mengatakan, dalam penyelenggaraan UN kemarin, para rektor tidak sepenuhnya dilibatkan. “Kami hanya sebagai pemantau saja, tidak masuk dalam kepanitiaan,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Akhmaloka, nilai UN belum dapat diintegrasikan sebagai passport ke PTN dalam waktu dekat. “Kalau 2011 belum bisa,” ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana Kemendiknas menambah kuota 60 persen penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN pada 2011, Akhmaloka mengatakan ITB tidak ada masalah. Dia mengatakan Kemendiknas memang sudah mempunyai draft rancangan perubahan pengganti Undang-Undang No 17 tahun 2010 perihal tata kelola pendidikan.

“Salah satu unsur dalam rancangan perubahan itu salah satunya terkait SNMPTN. PTN yang BHP akan ditertibkan,” jelas Akhmaloka.

Sekarang ini, lanjut Akhmaloka, kuota penerimaan mahasisawa baru di ITB untuk SNMPTN dan tes mandiri sama besarnya, yakni 50 persen. Artinya, jika pemerintah mau menambah menjadi 60 persen, tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap ITB.

“Perlu digarisbawahi, ITB tidak cari uang dari tes mandiri. Kami punya sumber pendanaan sendiri, seperti dana abadi, alumni, dan sumbangan masyarakat,” tutup Akhmaloka.

http://www.republika.co.id

Rerata nilai kelulusan Ujian Nasional (UN) SMA/MA 2010


logo_depdiknasRerata nilai kelulusan Ujian Nasional (UN) SMA/MA 2010 mengalami kenaikan dari 7,25 pada tahun 2009 menjadi 7,29. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Jumat (23/4/2010).

“Kalau dibandingkan reratanya antara tahun 2009 dan 2010 ada peningkatan, ” kata Mendiknas yang didampingi Wakil Mendiknas Fasli Jalal dan sejumlah pejabat eselon I dan II Kemdiknas.

Berdasarkan data sementara Kemdiknas, rerata nilai UN SMA negeri 7,43, sedangkan SMA swasta 7,17. Sementara rerata nilai UN MA negeri 7,25, dan MA swasta 6,96.

“Insya Allah hari Senin (hasil UN) akan disampaikan ke masyarakat di masing-masing sekolah,” kata Mendiknas.

Lebih lanjut Mendiknas menyampaikan, dari total peserta UN SMA/MA 2010 sebanyak 1.522.162 siswa terdapat 154.079 (10,12%) siswa yang mengulang. Sementara jumlah siswa yang tidak mengulang 1.368.083 (89,88%) siswa.

Mendiknas menyampaikan, berikut berturut-turut jumlah siswa yang mengulang mulai dari satu sampai dengan enam mata pelajaran, yakni sebanyak 99.433 siswa (64,5%), 25.277 (16,4%), 10.034 (6,5%), 4.878 (3,2%), 2.548 (1,7%), dan 930 (0,6%). Selain itu, kata Mendiknas, terdapat 10.979 (7,1%) siswa yang mengulang karena rerata nilainya di bawah 5,5. “Mudah-mudahan nanti setelah mengulang bisa (lulus) 96 persen,” katanya.

Mendiknas menyebutkan, jumlah siswa yang mengulang untuk tingkat provinsi diantaranya Provinsi Jakarta dari 59.697 peserta mengulang sebanyak 5.426 atau 9,09 persen dan Provinsi Jawa Barat (2,83%). Mendiknas memberikan catatan khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Tahun lalu cukup bagus sekitar 93 persen (tidak mengulang), tetapi sekarang yang mengulang 23,70 persen dan 77 persen tidak mengulang. Ini daerah Jawa yang paling besar yang mengulang dari sisi persentase,” katanya.

Beberapa provinsi lain yang persentase mengulangnya besar, papar Mendiknas, yakni Kalimantan Tengah (39,29%), Kalimantan Timur (30,53%), Sulawesi Tenggara (35,89%), NTT (52,08%), Maluku Utara (41,16%), dan Gorontalo (46,22%).

Mendiknas mengatakan, berdasarkan analisis internal yang dilakukan, salah satu faktor penyebab turunnya ‘kelulusan’ adalah karena pengawasan yang lebih ketat. “Tetapi jangan diterjemahkan kalau dulu tidak diawasi. Pengawasan sekarang memang lebih ketat,” katanya.

Mendiknas mencontohkan, yang paling menonjol siswa yang mengulang adalah Provinsi Gorontalo. Mendiknas menyebutkan, pada 2009 kelulusan siswa SMA/MA mencapai 96,54 persen, tetapi sekarang turun menjadi 53,53 persen. “Kepala dinas (Gorontalo) menyampaikan pada saat teken kontrak pakta kejujuran bertekad mementingkan kejujuran. Tetapi sekali lagi jangan diterjemahkan yang lulusnya 93 persen ke atas tidak jujur karena memang tidak ada bukti tidak jujur itu,” katanya.