BNSP Adakan Penilaian Buku Teks Pelajaran 2011

Buku teks merupakan salah satu bahan ajar yang mesti tersedia agar proses pembelajaran dapat berlangsung. Oleh karena pentingnya buku teks pelajaran maka setiap siswa wajib memilikinya, itulah salah satu alasan pemerintah dengan program BSE (Buku Sekolah Elektronik)

Sugianto Kepala Pusat Perbukuan menyampaikan hasil penilaian buku

Seperti diketahui hingga saat ini telah diunggah sekitar 800-an judul BSE di

situs Depdiknas . Buku-buku teks pelajaran ini telah dinilai kelayakan pakainya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai Buku Teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 46 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2008. Semoga saja BSE bermanfaat bagi para siswa.
Baca lebih lanjut

Standar Kelulusan UN akan Diserahkan kepada Daerah

Setelah menjadi polemik yang agak panjang akhirnya pemerintah tetap akan menyelenggarakan ujian nasional (UN) pada tahun 2011. Pemerintah berjanji akan membenahi kekurangan UN pada tahun-tahun sebelumnya. Pembenahan itu di antaranya sistem pengawasan dan penentuan standar keluluasan.

Badan Standar Nasional Pendidikan berencana menyerahkan penentuan standar kelulusan ujian nasional kepada setiap daerah pada 2011. Anggota BSNP Mungin Eddy Wibowo di Semarang, Selasa, mengatakan, penentuan kelulusan UN 2011 memang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi mengingat kondisi pendidikan yang dihadapi setiap daerah berbeda.

Namun, kata dia, penentuan kelulusan yang diserahkan daerah hanya untuk sekolah berstatus di bawah sekolah standar nasional (SSN), sedangkan sekolah berkategori SSN, atau di atasnya tetap ditentukan BSNP.
Ia mengatakan standar minimal kelulusan dalam UN yang ditetapkan BSNP dalam UN 2011 masih tetap yakni nilai rata-rata minimal 5,5, namun siswa boleh mendapatkan nilai 4 hanya untuk dua mata pelajaran. “Kalau untuk kenaikan standar kelulusan minimal UN, kami belum berpikir menaikkannya dan masih memakai standar tahun lalu, tetapi kalau penyerahan kelulusan UN pada provinsi sedang kami bahas,” katanya.

Menurut dia, pihaknya menyadari kondisi pendidikan di setiap daerah beragam, terutama sekolah-sekolah yang masih berada di bawah status SSN, sehingga standar kelulusan UN diserahkan kepada setiap provinsi.
“Nantinya, terserah mereka (pemerintah provinsi, red.) mau menentukan standar kelulusan, misalnya nilai rata-rata 4, atau bagaimana sebab mereka lebih mengetahui kondisi pendidikan daerahnya,” katanya.

Namun, kata dia, sekolah-sekolah yang statusnya berada di atas SSN, termasuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), standar kelulusan UN tetap ditentukan oleh BSNP. “Kami tengah mengajukan rencana tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sepertinya kalangan DPR tidak keberatan dengan usul tersebut sebagai solusi untuk menyempurnakan penyelenggaraan UN,” katanya.

Nantinya, kata dia, pemerintah provinsi berkewajiban melakukan pemetaan sekolah mana yang masih berada di bawah SSN, yakni belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan (SNP) yang telah ditentukan.
“Sekolah-sekolah yang belum memenuhi delapan standar SNP, biasanya memiliki kisaran nilai akreditasi antara C-D, sedangkan sekolah SSN dan di atasnya biasanya memiliki nilai akreditasi B-A,” katanya.

Terkait mekanisme penyelenggaraan UN 2011, ia mengatakan, secara umum tetap sama seperti soal UN, sistem penyelenggaraan, hingga koreksi lembar jawab, perbedaan hanya pada penentuan kelulusan untuk sekolah tertentu. “Penyelenggaraan UN untuk seluruh sekolah tetap dilakukan secara serentak dan sama, bahkan soal UN juga tidak dibedakan. Perbedaannya standar kelulusan untuk sekolah yang statusnya di bawah SSN diserahkan provinsi,” kata Mungin.

Sumber: Republika online

 

Standar Nilai Kelulusan UN 2010/2011

Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) bersama Kementerian Pendidikan Nasional dan Komisi X DPR memutuskan, tahun 2011 tetap ada Ujian Nasional (UN). Pelaksanaannya direncanakan pada April dan Mei 2011, mundur sebulan dibanding tahun lalu yang dilaksanakan Maret-April. Sedang standar nilai UN pada tahun ini direncanakan masih sama dengan tahun lalu, yakni 5,5 untuk SMP/ SMA.

Demikian disampaikan Ketua BSNP Djemari Mardapi, Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal dan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairil Anwar di Lokakarya Ujian Nasional (UN) di Hotel Niko Jakarta, Jumat (15/10) petang.

Diakui Ketua BSNP Djemari Mardapi, pelaksanaan UN tahun lalu ada kekurangan. Karena itu tahun depan diupayakan ada
penyempurnaan. Seperti tentang kriteria kelulusan untuk sekolah yang telah mencapai standar nasional pendidikan atau kategori mandiri ditentukan oleh BSNP. ”Sementara untuk yang belum memenuhi standar ditentukan oleh masing-masing provinsi,” jelasnya .
Untuk jenjang SMA/MA/SMK akan didelegasikan pelaksanaannya pada perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah dengan dibantu oleh dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sedang untuk tingkat SMP dan MTs dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi dan kota.
Mengenai kecurangan UN tahun lalu, yakni mengenai pencetakan bahan UN harus dilakukan oleh perusahaan yang memenuhi kriteria dan sebaiknya dilakukan pada rayon seperti rayon Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. ”Pencetakan bahan UN SMA, MA dan SMK dilakukan perguruan tinggi negeri,” ungkapnya.
Pihaknya juga akan meniadakan tim pemantau independen yang bertugas memantau pelaksanaan UN untuk SMP dan MTs dan akan diserahkan pada Dinas Pendidikan dan kabupaten.
Sedang Wamendiknas Fasli Jalal menegaskan, UN wajib dilaksanakan pada semua satuan pendidikan karena amanat dari PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengenai anggaran akan dibicarakan lebih lanjut bersama komisi X DPR.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairil

Pemerintah Siapkan 10 Paket Soal UN SMP/SMA

Pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan menyiapkan sekitar 10-12 paket utama soal ujian nasional untuk SMP/ SMA dan SMK. Banyaknya variasi soal ini untuk memperkecil kebocoran soal dan menghindari berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UN.

Koordinator UN Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Djemari Mardapi, mengungkapkan, Selasa (13/1), paket utama tersebut nantinya akan dipecah dan dicampur kembali sehingga menjadi sekitar 30 paket soal.

”Satu provinsi akan mendapatkan tiga atau empat paket soal berbeda. Dalam satu kelas juga akan dibedakan kode A dan B sehingga murid tidak dapat bekerja sama,” ujarnya. Distribusi tingkat kesulitan dan materi dari soal-soal itu sama. Hanya bentuk pertanyaannya yang dibedakan.

Djemari mengingatkan agar para peserta ujian tidak termakan isu-isu kunci jawaban pada saat pelaksanaan UN mendatang. Saat ujian tahun lalu bermunculan kasus-kasus penyebaran kunci jawaban, di antaranya kasus seorang kepala sekolah sebuah SMA swasta di Makassar, AM, yang sempat ditahan di Kepolisian Resor Kota Makassar Timur karena diketahui memberi kunci jawaban kepada murid- muridnya.
Baca lebih lanjut

Jadwal Resmi UN 2009

Untuk menindaklanjuti Permendiknas tentang Ujian Nasional ( Permendiknas No, 77, No. 78, dan No. 82), BSNP menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) pelaksanaan UN 2009. Apa saja informasi yang terdapat dalam POS UN?

Adapun POS UN 2009 itu berisi: I. Peserta Ujian Nasional, II. Penyelenggara Ujian Nasional, III. Bahan Ujian Nasional, IV. Pelaksanaan Ujian Nasional, V. Pemeriksaan Hasil Ujian Nasional, VI. Kelulusan Ujian Nasional, VII. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, VIII. Biaya Peyelenggaraan Ujian Nasional, dan IX. Sanksi.

Berikut ini kami sarikan jadwal Ujian Nasional 2009 yang disarikan dari POS UN bab IV. Pelaksanaan Ujian Nasional 2009, semoga bermanfaat.

Baca lebih lanjut