BNSP Adakan Penilaian Buku Teks Pelajaran 2011

Buku teks merupakan salah satu bahan ajar yang mesti tersedia agar proses pembelajaran dapat berlangsung. Oleh karena pentingnya buku teks pelajaran maka setiap siswa wajib memilikinya, itulah salah satu alasan pemerintah dengan program BSE (Buku Sekolah Elektronik)

Sugianto Kepala Pusat Perbukuan menyampaikan hasil penilaian buku

Seperti diketahui hingga saat ini telah diunggah sekitar 800-an judul BSE di

situs Depdiknas . Buku-buku teks pelajaran ini telah dinilai kelayakan pakainya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai Buku Teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 46 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2008. Semoga saja BSE bermanfaat bagi para siswa.
Baca lebih lanjut

Mendiknas Simulasikan Nilai UN




Simulasi UNFormula nilai akhir penentu kelulusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat, serta sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat, ditetapkan dengan menggabungkan nilai mata pelajaran ujian nasional (UN) dengan nilai sekolah. Nilai akhir adalah pembobotan 60 persen nilai UN ditambah 40 persen nilai sekolah. Formula ini akan digunakan pada UN Tahun Pelajaran 2010/2011.Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyampaikan hal tersebut pada jumpa pers akhir tahun di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Kamis (30/12). Mendiknas mengatakan, formula UN merupakan hasil kesepakatan bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN dan atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat. “Kalau dulu UN sendiri dinilai hasilnya berapa. Kalau dia memenuhi 5,5 ke atas lulus. Pada 2011 dikombinasikan antara ujian yang dilakukan secara nasional, dengan prestasi atau capaian waktu dia sekolah kelas 1,2, dan 3,” katanya.
Baca lebih lanjut

BSNP Siap Sosialisasikan Permendiknas UN 2011 dan Kriteria Kelulusan Peserta Didik 2010/2011

Quantcast

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) siap menyosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011. Permendiknas itu telah ditandatangani Mendiknas Mohammad Nuh beberapa waktu lalu.

“Dengan adanya Permendiknas, BSNP siap melakukan sosialisasi pada awal Januari ini. Target sosialisasi adalah agar Permendiknas dan prosedur operasi standar ditindaklanjuti oleh seluruh provinsi kabupaten/kota dan sekolah,” kata anggota BSNP Mungin Edy Wibowo, Selasa (4/1).
Baca lebih lanjut

Menyoroti: Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP)

Sejak awal telah menuai pro dan kontra. Banyak anggapan dengan adanya UUBHP pendidikan menjadi mahal. Jika hal itu benar, berarti pendidikan hanya milik orang-orang kaya. Benarkah demikian? Coba simak tulisan Johannes Gunawan berikut ini.
BHP Penyebab Pendidikan Mahal?

Oleh Johannes Gunawan

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP) yang disetujui DPR pada 17 Desember 2008 telah menuai reaksi dari mahasiswa, guru, dan pemerhati pendidikan di beberapa tempat. Pada dasarnya, reaksi tersebut disebabkan dua hal. Pertama, pemahaman yang belum utuh terhadap UUBHP. Kedua, dugaan bahwa BHP identik dengan praktik beberapa PTN dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang memasang tarif SPP yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.
Baca lebih lanjut

Binatang Ternak Hasil Kloning Aman Dikonsumsi

Kelompok studi dari lembaga keamanan pangan Jepang menyatakan, binatang-binatang hasil kloning aman untuk dikonsumsi. Namun, pernyataan itu belum direkomendasikan kepada pemerintah.

Masih dibutuhkan waktu beberapa lama sebelum Komisi Keamanan Pangan, yang berisi para ahli di tingkat lebih tinggi, mengumumkan kajian keamanan pangan hasil teknologi reproduksi yang kontroversial.
Baca lebih lanjut

Formula Nilai Kelulusan UN 2011

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dan Badan Standar Pendidikan Nasional telah siap dengan formula baru penilaian kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Untuk itu, pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2010/2011 hanya dilaksanakan satu kali pada bulan Mei 2011.
Pada tahun ini UN ulangan ditidakan. Adapun ujian sekolah diadakan sebelum pelaksanaan UN.
Baca lebih lanjut

Agama Islam di Ujian Nasional

YOGYAKARTA, KOMPAS – Pelajaran Agama Islam menjadi salah satu mata uji dalam ujian nasional di seluruh wilayah DI Yogyakarta tahun ajaran 2010. Namun, hasil ujian nasional Agama Islam tidak menjadi syarat mutlak kelulusan pelajar. Sumber lain menulis bahwa Ujian Nasional (UN) Pendidikan Agama Islam (PAI) akhirnya resmi diterapkan pada tahun 2011 mendatang dan berlaku secara nasional, temasuk di provinsi DIY (republika.co.id).

Kepala Bidang Perencanaan dan Standardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DI Yogyakarta Baskara Aji mengatakan, ujian nasional (UN) pelajaran Agama Islam akan diselenggarakan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. ”Waktu ujian akan disesuaikan jadwal UN,” katanya, Selasa (14/12).

Diperkirakan, jumlah peserta UN Agama Islam mencapai 130.000 pelajar atau 90 persen dari jumlah pelajar SD sampai SMA/SMK di DIY. Selain agama Islam, belum ada rencana agama lain turut diujikan dalam UN. Ujian untuk agama-agama non-Islam masih akan dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ujian akhir sekolah dengan soal yang dibuat masing-masing sekolah.

Menurut Baskara, UN Agama Islam dilaksanakan karena Kementerian Agama ingin memetakan daya serap pelajaran agama Islam di kalangan pelajar. Untuk itu, sejumlah daerah dipilih sebagai daerah pemetaan, salah satunya DI Yogyakarta. Tahun lalu, UN Agama Islam dilaksanakan di seluruh Bantul.

Karena dimaksudkan untuk pemetaan, hasil UN Agama Islam tidak mutlak menentukan kelulusan pelajar. Sekolah juga berhak menentukan batas minimal kelulusan UN Agama Islam.

Selain itu, nilai UN Agama Islam juga tidak dimaksudkan untuk keperluan mendaftar sekolah di jenjang yang lebih tinggi.

”Hasil UN Agama Islam ini akan terpisah dari lembar surat keterangan hasil ujian nasional yang biasa digunakan untuk mendaftar sekolah,” ucap Baskara.

Perlakuan sama

Terkait hal itu, Kepala SMA Negeri 10 Yogyakarta Timbul Mulyono mengatakan, apabila pelajaran agama menjadi salah satu mata uji, seharusnya semua agama diperlakukan sama. Penyelenggaraan UN hanya untuk satu agama saja dinilai tidak sejalan dengan keberagaman agama di Indonesia.

”Kalau satu diadakan, seharusnya semua juga ada meskipun muridnya hanya satu,” katanya.

Selain itu, penilaian agama tidak bisa dilakukan secara kognitif saja. Penilaian agama sangat berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Penilaian secara teoritis saja dikhawatirkan mengurangi kemampuan pelajar mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Sampai saat ini, ujar Timbul, pihaknya belum menerima kepastian berlangsungnya UN Agama Islam. Padahal, masa penyelenggaraan UN sudah sangat dekat. (IRE)

(sumber: kompas.com; repbulika.co.id)