Menyoroti: Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP)

Sejak awal telah menuai pro dan kontra. Banyak anggapan dengan adanya UUBHP pendidikan menjadi mahal. Jika hal itu benar, berarti pendidikan hanya milik orang-orang kaya. Benarkah demikian? Coba simak tulisan Johannes Gunawan berikut ini.
BHP Penyebab Pendidikan Mahal?

Oleh Johannes Gunawan

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP) yang disetujui DPR pada 17 Desember 2008 telah menuai reaksi dari mahasiswa, guru, dan pemerhati pendidikan di beberapa tempat. Pada dasarnya, reaksi tersebut disebabkan dua hal. Pertama, pemahaman yang belum utuh terhadap UUBHP. Kedua, dugaan bahwa BHP identik dengan praktik beberapa PTN dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang memasang tarif SPP yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.
Baca lebih lanjut

Iklan

Formula nilai kelulusan UN 2011 diubah

Sumber Kompas.COM menuliskan bahwa penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA sederajat pada pelaksanaan Ujian Nasional 2011 akan diubah. Standar kelulusan siswa dihitung dengan formula baru yang tidak saling memveto, tetapi dengan mengakomodasi hasil belajar siswa selama di sekolah.

Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (13/12/2010), menyepakati, dalam formula baru kelulusan siswa dari satuan pendidikan harus mengakomodasi nilai rapor, ujian sekolah, dan ujian nasional (UN). Bahkan, mata pelajaran lain yang tidak masuk UN juga diminta untuk dipakai sebagai pertimbangan kelulusan.

Ketua Panitia Kerja UN Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, pada kelulusan siswa mulai tahun 2011 jangan lagi dengan penilaian yang saling menjatuhkan. Kegagalan siswa lulus dari sekolah selama ini banyak didominasi hasil UN yang tidak mencapai nilai minimal.

”Kita berutang kepada masyarakat soal standar mutu pendidikan yang belum sama. Jadi, tidak bisa ujian kelulusan dengan standar sama. Formula baru standar kelulusan siswa mesti adil untuk siswa dengan mengakomodasi hasil belajar selama sekolah dan mempertimbangkan nilai lainnya,” kata Rully.

Pemerintah sepakat

Nuh mengatakan, pemerintah sepakat dengan masukan DPR untuk mengakomodasi semua proses belajar siswa selama di sekolah. Meski bersedia menerima masukan Komisi X DPR, pemerintah masih tetap ingin supaya dalam penghitungan nilai akhir siswa yang menjadi acuan standar kelulusan tetap memberi bobot yang lebih besar pada hasil UN. Nuh beralasan, nilai UN perlu untuk mengontrol nilai sekolah.

Dari kajian Kemendiknas, sekolah yang terakreditasi C cenderung lebih mudah atau royal memberi nilai tinggi kepada siswa. Dengan demikian, nilai dari sekolah untuk semua siswa hampir sama, dianggap belum mampu membedakan mana siswa yang berprestasi baik dan biasa- biasa saja atau di bawah rata-rata.

Nuh mengatakan, nilai akhir yang merupakan gabungan dari nilai sekolah dan nilai UN tetap harus memenuhi syarat nilai minimal. Pemerintah berencana mematok nilai minimal 5,5. Dengan adanya formula baru kelulusan siswa, berkembang wacana tidak ada lagi UN ulangan.

Lebih jauh M.Nuh mengatakan dalam rapat kerja dengan Komisi Pendidikan DPR (X), Senin (13/12). “Standar nilai minimal UN untuk tahun depan bobot lebih besar  5,5. Maksimum 2 mata pelajaran dengan nilai minim 4 dan maksimum 4 mata pelajaran di atas  4,25,” katanya.

Dedy S Gumelar dari Fraksi PDI-P mengatakan, penilaian kelulusan nanti sudah mengakomodasi penilaian dari guru dan sekolah serta tidak saling menjatuhkan sehingga tidak perlu UN ulangan. Nuh mengatakan, ada atau tidaknya UN ulangan, akan dibahas kembali.

Tidak Adil

Menanggapi formula kelulusan UN 2011 Eduction Forun memberi tanggapan, seperti diberitakan oleh Tribunjabar.co.id berikut ini. Namun hasil rapat ini oleh Education Forum , salah satu tim penggugat UN,  dinilai belum jelas formulasinya dan bila bobot nilai UN 60% dalam penghitungan nilai kelulusan, maka hasil rapat ini masih memberatkan siswa dan UN masih dianggap memveto kelulusan.

Koordinator Education Forum, Suparman, mengatakan, meski sudah ada keputusan sistem kelulusan nilai UN akan digabungkan dengan nilai rapor dan ujian sekolah dengan bobot nilai UN 60% dan nilai sekolah 40%, keputusan tersebut tidak diikuti dengan formulasi yang jelas.

Menurut Suparman, kalau bobot nilai UN 60%, maka ini dianggap UN masih memveto kelulusan. Padahal, kelulusan siswa itu ditentukan dari proses mereka selama menempuh pendidikan. “Dalam sistem pendidikan, proses juga harus dipertimbangkan. Jangan hasil akhirnya saja,” kata Suparman saat dikonfirmasi, Selasa (14/12).

Kuark: Mendekatkan sains melalui majalah

Mendekatkan sains kepada siswa SD agar suatu saat bangsa ini memiliki ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni menjadi mimpi yang terus berupaya diwujudkan Sanny Djohan. Kecintaan pada sains bagi siswa SD itu ditumbuhkan dengan menghadirkan komik Kuark yang membuat pelajaran sains jadi menyenangkan buat anak-anak, orangtua, dan guru.

Demi membuat citra pelajaran sains tak menyeramkan dan hanya cocok buat anak-anak pandai, sejak tahun 2003 Sanny menghadirkan pembelajaran sains lewat majalah berbentuk komik dengan dialog interaktif. Dalam majalah sains bulanan yang dibagi tiga level, untuk kelas I-II, kelas III-IV, dan kelas V-VI, itu tersedia banyak percobaan sains yang dikemas dalam permainan sehingga anak-anak usia SD tanpa sadar paham konsep-konsep sains.
Baca lebih lanjut

Bahasa Daerah di Ambang Kepunahan

Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menilai beberapa bahasa daerah kini di ambang kepunahan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kekayaan ragam bahasa di tanah air.

“Beberapa bahasa daerah yang berada di ambang kepunahan, yaitu bahasa daerah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Diperkirakan masih banyak lagi bahasa yang di ambang kepunahan selain keempat daerah itu,” ujar Kepala Tata Usaha Pusat Bahasa dan Koordinator Internal Pusat Bahasa dan Sastra Pusat Bahasa Kemdiknas, Yeyen Maryani, di Jakarta, Rabu (20/10).

Menurut Yeyen, kepunahan ini disebabkan masyarakat setempat yang menggunakan bahasa daerah semakin berkurang, sementara generasi muda setempat sudah tidak mau lagi berbicara bahasa ibu mereka dan lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia ataupun asing yang lebih mudah diucapkan. ”Bahasa yang sedang sekarat sedang kami teliti,” jelasnya.

Berdasarkan data hingga 2008 menggambarkan keragaman bahasa. Di sekitar 80 pesen wilayah Indonesia telah teridentifikasi tidak kurang 442 bahasa daerah. Jumlah itu akan bertambah apabila wilayah yang belum diteliti berhasil dipetakan secara utuh.

Oleh karena itu, dengan adanya Perpres Nomor 24 Tahun 2010, Pusat Bahasa dan pemerintah provinsi akan melakukan pembinaan dan perlindungan. Di antaranya dengan menghidupkan kembali tradisi bahasa lisan seperti di Kalimantan Selatan yang disebut Madihin dan Macopat di Jawa. “Ini kita lakukan sebagai amanat Perpres No 24 tahun 2010 agar bahasa daerah dapat dilestarikan,” tambahnya.

Sementara itu, serbuan bahasa asing memang makin merajalela. Khususnya di media luar ruang, seperti billboard dan spanduk-spanduk. Dirinya juga mengkhawatirkan sikap para pengembang yang banyak memakai bahasa asing sebagai nama bangunan. Sebut saja Cibubur Junction yang bisa saja diindonesiakan menjadi Simpang Cibubur. Serupa dengan kebiasaan memakai kata upload untuk unggah dan download untuk unduh.

Guna menyambut Bulan Bahasa pada Oktober ini, Pusat Bahasa menyelenggarakan Bulan Bahasa dan Sastra yang berisi berbagai macam acara. Antara lain sayembara penulisan proposal penelitian, esai sastra, naskah drama, cerita rakyat, cerpen dan puisi remaja.

Pihaknya juga akan mengadakan Parade Mural Bahasa dan Sastra di ruang publik, pentas sastra, debat bahasa, musikalisasi puisi, duta bahasa, lomba keterampilan bahasa oleh warga negara asing, penilaian penggunaan bahasa di media dan juga pencanangan gerakan Aku Cinta Bahasa Indonesia. “Puncak acaranya di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti,” jelasnya.

Kepala Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra Pusat Bahasa Kemdiknas Mujizah menambahkan, walaupun belum maksimal namun pengutamaan bahasa Indonesia sebagai indentitas nasional sudah menjadi kepentingan bersama. “Penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra selain membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, juga untuk memelihara peran dan semangat masyarakat luas dalam menangani masalah bahasa dan sastra,” kata Muzizah.

Sumber:http://www.republika.co.id

Di Balik Naiknya Standar Nilai Kelulusan UN 2009

Untuk tahun ini (2009) pemerintah menaikkan standar nilai kelulusan UN yang semula rata-rata minimal 5,25 menjadi 5,50. Walaupun standar nilai kelulus UN dinaikkan, pemerintah memberi kelonggaran tentang jumlah maple yang nilainya 4,00. Pada tahun lalu (2008) hanya 1 mapel yang boleh memperoleh nilai empat, tetapi sekarang boleh 2 mapel yang memperoleh nilai 4,00. Kebijakan ini tertuang dalam Permendiknas No. 77 tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) tahun pelajaran 2008/2009 ( download di sini ), pasal 14 ayat (1) :

Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut: memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran lainnya dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.

 

Atau dalam Permendiknas No. 78 tahun 2008 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB/, SMALB, dan SMK tahun pelajaran 2008/2009 pasal 16 ayat (1) a:

Peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut: memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran lainnya dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.

 

Siapa sajakah siswa atau peserta UN 2009 yang dinyatakan lulus? Coba perhatikan simulasi berikut.

Contoh untuk siswa SMP/MTs

 

Mapel Siswa A Siswa B Siswa C Siswa D
Bhs. Indo 5,50 9,20 10 4,00
Bhs. Ingg 5,50 4,00 8,25 4,00
Matematika 5,50 4,50 3,95 4,20
IPA 5,50 9,90 8,65 10
Rata-rata 5,50 6,9 7,71 5,55
Hasil UN lulus lulus Tidak lulus Tidak lulus

 

Mengapa siswa C tidak lulus, padahal nilai rata-ratanya di atas 5,5? Karena siswa C memiliki nilai di bawah angka 4,00, yaitu 3,95.

 

Mengapa siswa D tidak lulus padahal nilai rata-ratanya di atas 5,50? Karena dia punya dua mepal bernilai 4,00 dan satu mapel dengan nilai 4,20. Kalau seorang siswa sudah mempunyai nilai 4,00 sejumlah 2 mapel maka mapel lainnya nilainya minimal 4,25.

Mengapa Biaya Pendidikan Mahal?

Januari 29, 2009. Sejak awal telah menuai pro dan kontra. Banyak anggapan dengan adanya UUBHP pendidikan menjadi mahal. Jika hal itu benar, berarti pendidikan hanya milik orang-orang kaya. Benarkah demikian? Coba simak tulisan Johannes Gunawan berikut ini.
BHP Penyebab Pendidikan Mahal?

Oleh Johannes Gunawan

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP) yang disetujui DPR pada 17 Desember 2008 telah menuai reaksi dari mahasiswa, guru, dan pemerhati pendidikan di beberapa tempat. Pada dasarnya, reaksi tersebut disebabkan dua hal. Pertama, pemahaman yang belum utuh terhadap UUBHP. Kedua, dugaan bahwa BHP identik dengan praktik beberapa PTN dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang memasang tarif SPP yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.

Apakah UUBHP menyebabkan pendidikan menjadi mahal, sehingga masyarakat miskin tidak mampu membayar SPP. Menurut Pasal 41 Ayat (1) UUBHP, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHP Pemerintah (di bawah Depag) dan BHP Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi para siswa. Jadi, UUBHP menjamin bahwa negara menanggung semua biaya pendidikan untuk wajib belajar 9 tahun atau siswa tidak perlu membayar SPP.

Untuk siswa pendidikan menengah, Pasal 41 Ayat (8) UUBHP menjamin biaya pendidikan yang ditanggung oleh seluruh siswa pada BHPP atau BHPPD paling banyak sepertiga dari biaya operasional BHPP atau BHPPD tersebut. Kalimat “paling banyak” berarti dapat kurang dari sepertiga hingga tidak dipungut SPP. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, menanggung sisanya, yaitu paling sedikit sepertiga biaya operasional BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan menengah. Kalimat “paling sedikit” berarti dapat lebih dari sepertiga hingga mendanai seluruh biaya operasional, bergantung pada seberapa besar kemampuan siswa, orangtua, atau pihak yang membiayainya membayar SPP.

Bagi pendidikan tinggi, Pasal 41 Ayat (9) UUBHP menetapkan bahwa mahasiswa menanggung paling banyak sepertiga dari biaya operasional BHPP tersebut. Sedangkan menurut Pasal 41 Ayat (6) UUBHP, pemerintah bersama BHPP menanggung sisanya, yaitu paling sedikit 1/2 biaya operasional BHPP tersebut. Kalimat “paling banyak”, berarti dapat kurang dari sepertiga hingga tidak dipungut biaya SPP. Sedangkan kalimat “paling sedikit” berarti dapat lebih dari 1/2 hingga mendanai seluruh biaya operasional BHPP tersebut, bergantung pada seberapa besar kemampuan mahasiswa, orangtua, atau pihak yang membiayainya untuk membayar SPP.

Potensi Akademik

Mengenai masyarakat miskin, Pasal 46 Ayat (1) UUBHP mewajibkan BHP menjaring dan menerima WNI miskin yang memiliki potensi akademik tinggi, paling sedikit 20% dari jumlah siswa/mahasiswa baru. Sedangkan Pasal 46 Ayat (2) UUBHP mewajibkan BHP mengalokasikan beasiswa bagi siswa/mahasiswa miskin dan/atau yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% dari jumlah seluruh siswa/mahasiswa.

Biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Sedangkan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, ditanggung oleh pemerintah bersama BHPP.

Apabila BHP tidak memberikan beasiswa; memungut dari siswa/mahasiswa lebih dari sepertiga biaya operasional; dan tidak menjaring mahasiswa miskin; secara berurutan Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) UUBHP menjatuhkan sanksi administratif, berupa teguran lisan sampai dengan pencabutan izin satuan pendidikan di dalam BHP tersebut.

Pendidikan Komersial?

Dalam pengertian sehari-hari, komersial berarti kegiatan mencari laba. Apakah benar UUBHP membuat pendidikan yang diselenggarakan BHP menjadi komersial? Pasal 4 Ayat (1) UUBHP mengatur bahwa BHP didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Itu berbeda dengan perseroan terbatas (badan hukum laba) yang membagikan sisa hasil usaha komersial kepada para pemegang saham. Pembagian sisa hasil usaha seperti ini tidak mungkin terjadi pada BHP, karena di dalam BHP tidak terdapat pemegang saham.

Berhubung tidak ada pemegang saham, maka Pasal 38 Ayat (3) UUBHP mengatur bahwa sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHP wajib ditanamkan kembali ke dalam BHP dan digunakan untuk kepentingan siswa/mahasiswa, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peningkatan pelayanan pendidikan, dan penggunaan lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat dalam waktu empat tahun.

Dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (3) UUBHP dinyatakan secara tegas bahwa kewajiban penanaman kembali ke dalam BHP dimaksudkan untuk mencegah agar BHP tidak melakukan kegiatan yang komersial. Berhubung tidak ada pemegang saham, maka Pasal 39 UUBHP melarang setiap orang di dalam BHP mengalihkan kepemilikan uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHP secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun.

Setiap orang di dalam BHP yang melanggar prinsip nirlaba, tidak menanamkan kembali sisa hasil usaha BHP ke dalam BHP, dan mengalihkan kepemilikan BHP, dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 63 UUBHP, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500.000.000.

Apakah benar bahwa karena BHP otonom, maka BHP dapat dengan leluasa menerima mahasiswa di luar kapsitasnya melalui berbagai jalur untuk mereguk keuntungan? Pasal 47 Ayat (3) dan Ayat (4) UUBHP mengatur bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas publik BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap BHP harus sesuai dengan kapasitas prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimum mahasiswa diatur dengan peraturan menteri. BHP yang menerima mahasiswa melebihi jumlah maksimum akan dijatuhi sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) UUBHP, yaitu dari teguran lisan sampai pencabutan izin satuan pendidikan dalam BHP.

Kata Pailit

Beberapa pemerhati pendidikan dan sebagian mahasiswa mengatakan, karena dalam UUBHP terdapat kata pailit, sehingga BHP dapat dipailitkan, maka BHP adalah komersial. Kata pailit atau kepailitan bukan monopoli badan hukum laba juga berlaku untuk badan hukum nirlaba. Kapailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apakah benar UUBHP menyebabkan liberalisasi pendidikan, yaitu membebaskan pendidikan dari kendali pemerintah atau pemerintah daerah melalui privatisasi? Menurut Oliver Letwin dalam buku Privatising the World, privatisasi adalah mengalihkan kegiatan industri dan perdagangan dari sektor publik ke sektor swasta, dengan tiga cara, yaitu contracting-out for public services, deregulation for statutory monopolies, dan trade sales for companies in poor financial condition. UUBHP tidak bertujuan dan tidak pernah mengatur pengalihan sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri dengan cara mengontrakkan, melakukan deregulasi, atau menjual ke pihak swasta. Apalagi mengatur bahwa pihak asing dapat melakukan investasi sampai 49 persen pada BHP yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Tidak ada pula pengaturan dalam UUBHP bahwa pemerintah atau pun pemda menjadikan pendidikan sebagai sektor terbuka bagi penanaman modal dan menggolongkannya sebagai komoditas. Istilah “investasi’ dalam UUBHP pertama menunjuk pada biaya investasi, yaitu biaya pengadaan prasarana dan sarana (gedung/lahan) BHP demi kepentingan penyelengaraan pendidikan.

Kedua, justru menunjuk pada kemungkinan BHP menginvestasikan (bukan BHP menerima investasi) sebesar paling banyak 10% dari volume pendapatan dalam anggaran tahunan BHP dalam portofolio atau untuk mendirikan badan usaha. Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHP dari investasi oleh BHP tersebut wajib ditanamkan kembali ke dalam BHP oleh Pasal 38 Ayat (3) UUBHP sebagaimana diuraikan di atas.

Sungguh menyesatkan apabila terdapat pandangan bahwa pengesahan UUBHP dengan sendirinya menggeser UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahkan dinyatakan bahwa UU Sisdiknas tidak berlaku lagi, karena pemahaman yang keliru tentang asas lex specialis derogat legi generalis. Asas ini berarti bahwa hukum yang khusus harus didahulukan berlakunya daripada hukum yang umum, namun tidak berarti bahwa hukum yang umum kemudian menjadi tidak berlaku. UU Sisdiknas sebagai hukum yang umum (lex generalis) tetap berlaku manakala UUBHP sebagai hukum yang khusus (lex specialis) tidak mengaturnya.

Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pendiri BHPP atau BHPPD mengendalikan BHPP atau BHPPD yang didirikannya dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UUBHP.

Penulis adalah Gurubesar Hukum Perjanjian Unpar dan Anggota Panja RUU BHP Pemerintah dan Komisi X DPR
(sumber: suarapembaruan.om)